Sertifikasi Ulama' Bukti Pemerintah Panik

Wacana sertifikasi ulama yang dilempar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah bukti ketidak mampuan mereka dalam mengatasi terorisme. Wacana tersebut hanya menunjukkan kepanikan dan ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan terorisme.

"Ini tidak memiliki dasar, tidak solutif. Hanya bentuk kepanikan pemerintah," ujar politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaeni kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 11/9).

Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mengatakan perlunya sertifikasi ulama untuk menghentikan maraknya terorisme di Indonesia. usul Irfan itu, kata Jazuli, seperti yang terjadi di Arab Saudi dimana para ustadz dan ulama berada di bawah kontrol pemerintah.

Mereka dilarang mengajarkan tafsir agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dan itu bisa terjadi karena pemerintah Arab Saudi menggaji langsung para ustadz dan ulama dengan bayaran tinggi. "Ustadz biasa digaji 5000 real sedangkan ustadz masjidil haram 50 ribu real perbulan," terang dia.

Sementara, lanjut Jazuli, kondisi di Indonesia berbeda dengan di Arab Saudi. Ustadz dan ulama di sini menempati posisi yang unik dalam struktur sosial masyarakat. Mereka dihormati dan didengar petuah-petuahnya tanpa mesti memiliki latar belakang ilmu formal.

"Gelar ustadz dan ulama lahir secara naluriah dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat mempelajari ilmu agama. Bukanlah sebuah label dari pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, terorisme tidak mesti diidentikan dengan kelompok agama tertentu. Kebanyakan aksi terorisme bersifat kasuistik tergantung pada problem yang dihadapi masyarakat di masing-masing negara. Seperti aksi teror yang kerap terjadi di Thailand. Di sana ada kelompok Macan Tamil yang berasal dari agama tertentu. Jadi jangan kaitkan teroris dengan Islam.

Sebaliknya menurut Jazuli, akar permasalahan terorisme bukan terletak pada guru-guru agama, melainkan pada problem sosial ekonomi masyarakat. Logikanya, bila masyarakat sejahtera secara ekonomi mereka akan mampu mengakses pendidikan yang lebih baik.

Lewat pendidikan akal seseorang akal pikiran seseorang akan lebih dialektis menerima informasi, termasuk paham radikal. "Harus dikaji secara mendalam apa akar persoalan dari terorisme," pukas dia.